Berikan komentar
Media Suara Kini
Ekonomi
Antaranews/Muhammad Solih Januar
Efisiensi Anggaran Merupakan Langkah Yang Tepat Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Senin, 10 Feb 2025
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, berpendapat bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah awal menuju pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif. Namun, pelaksanaan kebijakan ini perlu dilakukan dengan strategi yang tepat agar tidak mengganggu kinerja kementerian dan program-program pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. Menurutnya, di Jakarta pada hari Senin, efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya fokus pada pengurangan belanja negara, tetapi juga pada pengoptimalan penggunaan dana yang ada. "Sebagai contoh, anggaran yang dipangkas dari kementerian dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih prioritas, seperti pengembangan infrastruktur publik, bantuan sosial untuk kelompok rentan, serta program penciptaan lapangan kerja," ujarnya. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran harus difokuskan pada program-program prioritas, seperti infrastruktur publik, bantuan sosial bagi kelompok rentan, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya akan mempengaruhi laporan keuangan negara, tetapi juga akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Achmad lebih lanjut menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran belum menyentuh aspek fundamental, yaitu struktur kabinet yang besar dan rumit. Ia berpendapat bahwa pengurangan jumlah kementerian dan lembaga negara dapat menjadi solusi yang lebih efektif untuk mencapai efisiensi. "Kabinet yang terlalu besar akan menyebabkan pemborosan anggaran melalui biaya operasional, tunjangan, dan birokrasi yang semakin rumit. Pemerintahan Prabowo perlu berani menilai kembali efektivitas kementerian dan lembaga yang ada," ujarnya. Ia juga menekankan bahwa keberadaan banyak kementerian sering kali lebih dipengaruhi oleh kompromi politik ketimbang kebutuhan fungsional pemerintahan. Hal ini mengakibatkan koordinasi kebijakan menjadi tidak efisien dan membebani anggaran negara. Lebih jauh, efisiensi anggaran diharapkan dapat memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat. Dana hasil penghematan anggaran seharusnya dialokasikan untuk memperkuat program kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial dan subsidi energi. "Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat," tambahnya. Achmad menekankan pentingnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), di mana dana yang diperoleh dari efisiensi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat dukungan terhadap sektor usaha kecil, baik melalui subsidi bunga pinjaman maupun skema kredit yang lebih fleksibel. Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak hanya berfungsi untuk mengurangi beban negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, mulai muncul tantangan di antara para pembantu presiden. Ia berpendapat bahwa beberapa menteri kurang memahami visi dan misi pemerintahan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan evaluasi secara berkala. "Evaluasi ini harus mencakup tidak hanya kinerja individu, tetapi juga efektivitas kelembagaan secara keseluruhan. Jika terdapat kementerian atau lembaga yang tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target pemerintahan, maka perampingan harus dipertimbangkan. Kelembagaan yang terlalu besar dan kompleks dapat menghambat kemajuan pemerintahan," ujarnya. Oleh karena itu, instruksi efisiensi anggaran dapat menjadi kebijakan yang tepat jika dilaksanakan dengan strategi yang jelas. Kebijakan ini seharusnya lebih difokuskan pada pengalihan anggaran ke program-program yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, seperti bantuan sosial, subsidi energi, dan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, upaya efisiensi anggaran tidak seharusnya terbatas pada pengurangan belanja kementerian. Reformasi kabinet merupakan langkah yang lebih mendasar untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintahan yang efisien tidak hanya berkaitan dengan penghematan anggaran, tetapi juga mengenai cara pemanfaatan sumber daya yang ada agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
