Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) yang pernah berjaya kini banyak yang mengalami kemunduran akibat intervensi Dana Moneter Internasional (IMF) terhadap kebijakan Indonesia. Ferry menambahkan bahwa KUD memiliki peran krusial dalam mencapai swasembada beras di Indonesia. "Banyak KUD yang tidak aktif lagi setelah IMF pada tahun 1998 memaksa pemerintah untuk mengurangi peran negara dalam pengaturan pangan dan pertanian, yang menyebabkan banyak KUD tidak berfungsi," ujarnya di Bandung pada Sabtu sore. Akibatnya, banyak KUD yang dulunya produktif kini hanya berfokus pada kegiatan simpan pinjam. Namun, di sisi lain, koperasi simpan pinjam yang resmi, menurut Ferry, memiliki dampak positif dan sangat dibutuhkan, terutama dalam situasi saat ini, di mana praktik rentenir dan bank keliling marak. "Perannya sangat baik. Survei sosial ekonomi nasional menunjukkan bahwa masyarakat menjadikan koperasi simpan pinjam sebagai pilihan utama setelah bank. Oleh karena itu, kegiatan ini di koperasi desa sangat penting untuk memastikan masyarakat tidak tergantung pada pinjaman online, rentenir, atau bank yang mengenakan bunga tinggi," jelasnya. Meskipun demikian, Ferry menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk membentuk Koperasi Merah Putih yang akan mendorong koperasi tidak hanya berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi juga sebagai koperasi yang produktif. "Hasil produksi, seperti panen pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan, akan dikelola oleh koperasi," tambahnya. Pemerintah ingin koperasi tidak hanya mengelola usaha kecil, tetapi juga dapat terlibat dalam sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan bahkan memiliki pabrik.
Pemerintah menginginkan koperasi untuk tidak hanya mengelola usaha kecil, tetapi juga untuk terlibat dalam sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan bahkan memiliki pabrik. "Dulu kita memiliki industri tekstil, pabrik tekstil yang dikenal sebagai gabungan koperasi batik, dan kami ingin menghidupkannya kembali. Ada juga gabungan koperasi susu, dan kami berencana untuk mendirikan pabrik pengolahan susu, mulai dari proses pasteurisasi hingga produksi susu UHT. Oleh karena itu, koperasi harus berkembang besar," ujarnya. Sementara itu, menurut analisis dari berbagai sumber, banyaknya KUD yang mengalami kebangkrutan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakmampuan untuk bersaing dengan badan usaha lain yang lebih profesional, praktik korupsi internal, serta kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan korporasi besar, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Selain itu, KUD yang terlalu bergantung pada fasilitas dan subsidi pemerintah sering kali menghadapi kesulitan ketika bantuan tersebut dihentikan, dan kurangnya regenerasi kepengurusan serta adaptasi terhadap perubahan zaman juga merupakan faktor penting yang menyebabkan KUD kehilangan daya saing.
Berita Terkait
Deklarasi KSP-PB Mendorong Penguatan Regulasi Untuk Kesejahteraan Pekerja
404
404