Kualitas Daftar Pemilih Dipacu, Kemendagri Optimalkan Data Dukcapil Untuk Pemilu 2024

Jakarta - Kualitas daftar pemilih menjadi salah satu fokus perhatian utama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara proaktif mengoptimalkan pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai sumber data utama. Upaya ini mendapat payung hukum kuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2024.

Database Dukcapil dinilai memiliki keunggulan karena bersifat dinamis dan terus diperbarui berdasarkan laporan peristiwa penting penduduk, seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan. Sifat real-time inilah yang diharapkan dapat menjawab tantangan klasik dalam daftar pemilih, yaitu adanya nama-nama yang seharusnya tidak lagi memenuhi syarat atau warga yang terdaftar ganda.

Permendagri tersebut memastikan bahwa data yang disalurkan ke KPU adalah data yang telah melalui proses kurasi dan pemutakhiran terakhir. Kemendagri tidak hanya memberikan data mentah, tetapi juga data yang telah melalui proses validasi internal untuk memastikan keakuratannya. Ini merupakan nilai tambah yang signifikan bagi KPU.

Langkah ini juga sejalan dengan semangat untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Integrasi data antara sistem Dukcapil dan sistem informasi pemilu merupakan contoh konkret implementasi e-government yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Direktorat Jenderal Dukcapil sendiri telah melakukan berbagai persiapan teknis, termasuk pembersihan database dari data-data duplikat atau tidak valid. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan, bahkan sebelum permintaan resmi dari KPU diajukan, sehingga data yang diberikan telah dalam kondisi 'siap saji' untuk kepentingan pemilu.

Dampaknya, diharapkan angka ketidakhadiran pemilih (abstain) karena masalah administratif dapat ditekan. Masyarakat yang datanya sudah benar di Dukcapil akan dengan mudah tercatat sebagai pemilih tanpa harus melalui prosedur verifikasi lapangan yang berbelit, asalkan mereka telah memenuhi syarat sebagai penduduk di suatu wilayah.

Optimalisasi data Dukcapil ini pada dasarnya adalah upaya negara melalui Kemendagri untuk memastikan tidak ada warga negara yang dirugikan hak pilihnya karena kesalahan data. Setiap suara menjadi berharga dan hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih harus dijamin pemenuhannya melalui data yang solid.

Dengan demikian, terbitnya Permendagri ini bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dari hulunya, yaitu data. Keberhasilan dalam menyajikan data kependudukan yang prima akan menjadi kontribusi nyata Kemendagri bagi demokrasi Indonesia.

Baca Juga: Sumatera Utara Dilanda Duka, Bencana Tinggalkan Ratusan Korban Mengungsi

---

Tag Akurasi Data Pemilu Basis Data Pemilih Database Kependudukan Dukcapil Hak Pilih Pemutakhiran DPT